Beritapns.com--Pemerintah akan segera memecat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai akhir tahun 2018 ini. Para PNS yang dipecat adalah yang melanggar aturan, baik berupa korupsi dan perkara lainnya, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan.
Sugeng Hariyono Inspektorat II Kemendagri mengatakan,sampai akhir Desember 2018 sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan sudah ada surat keputusan bersama antara Mendagri, BKN dan Menpan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukannya akan segera diberhentikan dengan tidak hormat.
"Semua kepala daerah sudah harus menindaklanjuti dengan memberhentikan dengan tidak hormat kepada 2.357 PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Untuk yang dalam proses hukum masih belum dihitung," kata Sugeng Hariyono usai menghadiri acara sinergitas APIP dan APH di Pendopo Kabupaten Kediri, (25/10/18).
Sugeng menambahkan, untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, pihaknya selalu mengingatkan tentang koridor aturan. Karena aturan- aturan itu sudah jelas. Koridor antara pelanggaran dan administrasi sudah diperjelas,jangan sampai di satu sisi PNS ketakutan berlebihan terutama sebagai penguasa pengguna anggaran dan pejabat pengguna komitmen.
"Di sisi lain bukan berarti kita membiarkan pelaku penyimpangan.Yang kita lakukan menarik garis batas yang jelas mana pelanggaran administrasi dan mana pelanggaran pidana," tandasnya.
Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korupsi yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korupsi yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang.
Inilah data rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah :
1. Aceh: 89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/kota)
2. Sumatera Utara: 298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota)
3. Sumatera Barat: 84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/kota)
5. Kepulauan Riau: 27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/kota)
6. Sumatera Selatan: 13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Bangka Belitung: 6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/kota)
11. Kalimantan Barat: 47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/kota)
12. Kalimantan Tengah: 55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
13. Kalimantan Selatan: 44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/kota)
14. Kalimantan Timur: 60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/kota)
15. Kalimantan Utara: 10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/kota)
18. Jawa Barat: 193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/kota)
19. Jawa Tengah: 23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
21. Jawa Timur: 80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota)
25. Sulawesi Selatan: 30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/kota)
26. Sulawesi Barat: 3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/kota)
27. Sulawesi Tenggara: 4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/kota)
28. Sulawesi Tengah: 56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/kota)
29. Sulawesi Utara: 58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/kota)
32. Maluku Utara: 65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/kota)
Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:
1. Kementerian Perhubungan: 16 orang
2. Kementerian Agama: 14 orang
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang
6. Kementerian Keuangan: 6 orang
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang
11. Kementerian Pertanian: 3 orang
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang
17. Kementerian Perindustrian: 1 orang
18. Mahkamah Agung: 5 orang
19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang
21. Badan Pusat Statistik: 1 orang
22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.
Sumber : www.malangtimes.com
from BERITA PNS UPDATE https://ift.tt/2AVJGKz
0 Response to "AKHIR DESEMBER 2018, 2.357 PNS AKAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT, BERIKUT DATA DAERAHNYA"
Post a Comment